Kekuatan Politik Militer Era Orde Baru di Indonesia

Diposting pada

Kekuatan Politik Militer Era Orde Baru di IndonesiaPada jaman kepemimpinan Presiden Soeharto, bangsa Indonesia telah menganut sistem kekuatan politik militer era orde baru. Sistem ini menjadikan militer sebagai kekuatan politik untuk stabilitator yang lebih dominan. Selain itu militer juga dijadikan sebagai kekuatan politik dan negara. Dalam masa era orde baru, kekatan militer tidak hanya berguna sebagai keamanan dan pertahanan saja. Melainkan juga digunakan dalam hal politik praktis. Maka dari itu para ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) diberikan dua peran sekaligus yang biasa disebut Dwifungsi ABRI.

ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) memiliki dua peran yaitu berperan sebagai kekuatan keamanan dan pertahanan serta sebagai kekuatan dalam sosial politik. Dwifungsi ABRI kemudian dijadikan sebagai dasar legitimasi sosial politik dari para anggota bersenjata. Selain itu peran dwifungsi ABRI terus berkembang pada masa Orde Baru. Perkembangan tersebut berawal dari konsepsi Nasution mengenai “Jalan Tengah ABRI” tahun 1958. Dalam konsepsi Nasution terdapat pernyataan bahwa ABRI diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam kekuatan politik pemerintahan dengan berdasar pada Asas Negara Kekeluargaan. Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kekuatan politik militer era orde baru di Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat anda simak di bawah ini.

Kekuatan Politik Militer Era Orde Baru di Indonesia

Kekuatan politik militer era orde baru di Indonesia dimulai dari beberapa fakta tentang ABRI. Pada bulan Agustus 1966, ABRI berperan serta dalam mengatasi masalah nasional seperti kedudukan Indonesia, stabilitas sosial politik, dan stabilitas sosial ekonomi. Selain itu ABRI juga berperan dalam revolusi Indonesia yang mempertahankan keamanan dan pertahanan negara, sebagai kekuatan revolusi, dan sebagai penegak demokrasi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa ABRI ingin berperan serta dalam militer hankam dan sosial politik karena kedua bidang ini saling berkaitan. Dengan berkembangnya peran ABRI tersebut, bangsa Indonesia mengalami perubahan dalam bidang politik. Adapun beberapa perubahan politik di Indonesia yang meliputi:

Baca juga : 18 Perbedaan Negara Maju dan Negara Berkembang Lengkap

Militer Sebagai Kekuatan Negara
Kekuatan politik militer era orde baru di Indonesia merubah peran militer sebagai kekuatan negara.  Peran militer tersebut untuk menjaga stabilitas keamanan negara serta sebagai wujud keterlibatannya dalam hal keamanan dan petahanan. ABRI merupakan alat penguasa negara yang berfungsi untuk menjaga keamanan, pertahanan dan perjuangan politik Indonesia dalam bentuk peperangan. Pada masa kepemimpinan Soeharto, Militer dijadikan sebagai instansi keamanan dan pertahanan negara dengan berbagai tugas. Misalnya melindungi keamanan negara agar tetap stabil dan jauh dari ancaman Gerakan 30 September 1965.
Militer Sebagai Kekuatan Utama
Kekuatan politik militer era orde baru di Indonesia juga merubah peran militer sebagai kekuatan utama. Presiden Soeharto memposisikan militer sebagai institusi politik, kabinet dan ekonomi strategis pada awal periode orde baru. Posisi tersebut diduduki oleh para perwira militer seperti menteri keamanan dan pertahanan, menteri sekertaris negara dan menteri dalam negeri. Presiden Soeharto mempertahankan dominasi militer sebagai kontrol dan resepsi politik yang kuat atau dapat disebut Dwifungsi ABRI.
Militer Sebagai Instrumen Penguasa
Kekuatan politik militer era orde baru di Indonesia juga merubah peran militer sebagai instrumen penguasa. Para penguasa negara menggunakan ABRI sebagai senjata dalam menstabilkan pertahanan negara. Selain itu, ABRI juga mendukung para penguasa dalam melaksanakan beberapa kebijakan negara terkait kepentingan masyarakat. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, militer dijadikan sebagai alat dan instrumen penguasa dalam mempertahankan dan mendapatkan politik dengan kekuatan yang kuat. Bahkan kekuasaan Soeharto dapat dirangkai sesuai cita citanya karena dukungan dan peran serta militer secara langsung.

Baca juga : Kebijakan Politik Pintu Terbuka Dalam Pemerintahan Hindia Belanda

Kekuatan politik militer era orde baru di Indonesia tidak hanya melakukan beberapa perubahan diatas. Selain itu adapula peran ABRI yang cukup esensial dalam sistem kenegaraan dan kehidupan sosial politk. Adapun beberapan peran ABRI pada masa kepemimpinan Soharto yaitu:
  • ABRI berperan serta dalam DPR.
  • Kehadiran ABRI sebagai dinamisator dan stabilitator politik melalui golongan karya.
  • ABRI berperan sebagai eksekutif dan bukan legislatif.
  • ABRI diberikan kesempatan oleh Presiden Soeharto untuk berbisnis dengan aktif sebagai wujud menyejahterakan dan mendukung anggota anggota ABRI.
  • ABRI berperan aktif dalam mendukung fungsi modernisasi daerah yang tertinggal.
Kekuatan politik militer era orde baru menciptakan kebijakan dwifungsi ABRI. Kebijakan ini membuat ABRI sebagai kekuatan Hankam yaitu aparatur pemerintah dan Negara. Kemudian ABRI juga memiliki tugas penting lainnya yaitu mengamankan dan mempertahankan negara dari serangan dalam negeri maupun luar negeri serta melaksanakan fungsi Hankamnas. ABRI juga dijadikan sebagai kekuatan sosial yang tergabung dalam golongan karya untuk berperan aktif dalam berbagai hal dan kegiatan sosial negara diberbagai bidang sebagai wujud pencapaian tujuan nasional. Kedudukan ABRI sebagai kabinet pemerintah pusat dan negara merupakan bukti bahwa kehadiran ABRI dapat berguna untuk kekuatan politik pada masa orde baru. Para personil ABRI semakin memberikan pengaruhnya terhadap kekuasaan negara dengan cara mendorong birokrasi yang loyal, responsive, dan terintegrasi dalam lingkup kekuasaan eksekutif (Presiden). Inti dalam pemerintahan orde baru ialah memfokuskan pengambilan keputusan dalam tingkat pemerintahan elit ,kemudian disertai dengan dominasi peningkatan militer. Hal tersebut bertujuan untuk mendominasi ABRI dalam rezim Soeharto.
Sekian penjelasan mengenai kekuatan politik militer era orde baru di Indonesia. Pemerintahan orde baru telah muncul pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa tersebut Soeharto menempatkan militer sebagai kekuatan sosial politik. Semoga artikel ini dapat bermanfaat. Terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *