Syarat Kekuatan Berlakunya Undang Undang Terlengkap

Diposting pada

Syarat Kekuatan Berlakunya Undang Undang Terlengkap – Pengertian Undang Undang sesuai dengan UU No. 10 tahun 2004 pasal 1 angka 3 ialah peraturan perundang undangan yang pembentukannya dilakukan oleh DPR bersama persetujuan dari Presiden. Adapula yang mengartikan Undang Undang sebagai peraturan tertulis yang dibentuk oleh perlengkapan negara yang mengikat dan berwenang di setiap warga negara di dalamnya. Pemberlakuan UU sendiri harus sesuai dengan beberapa syarat didalamnya. Lantas apa saja syarat kekuatan berlakunya Undang Undang itu? Berlakunya UU dengan beberapa syarat didalamnya memiliki maksud agar pelaksanaan UU dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Syarat Kekuatan Berlakunya Undang Undang Terlengkap
Pembentukan Syarat Berlakunya Undang Undang

Dalam arti formal, pengertian Undang Undang ialah sebuah peraturan perundang undangan yang diciptakan melalui prosedur dan tata cara yang berlaku dalam alat perlengkapan Negara beserta wewenangnya.  Syarat berlakunya UU ditetapkan sesuai dengan kekuatan Undang Undang dalam mengikatnya. Undang Undang sendiri memiliki sebuah kekuatan mengikat yang telah ada sejak sebuah lembaran negara mengundangkannya. Dengan kata lain setiap orang harus mengakui eksistensinya karena sejak UU dimuat dalam lembaran negara karen setiap orang didalam negaranya sudah terikat. Kekuatan berlakunya UU berhubungan dengan pemberlakuan secara Operasional dari Undang Undang itu sendiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa syarat kekuatan berlakunya Undang Undang terlengkap. Untuk lebih jelasnya dapat anda simak di bawah ini.

Syarat Kekuatan Berlakunya Undang Undang Terlengkap

Kekuatan berlakunya UU memang memiliki beberapa syarat didalamnya. Syara kekuatan berlakunya Undang Undang dapat dibedakan menjadi beberapa macam seperti kekuatan berlaku filosofis, yuridis, politis dan sosiologis. Adapun penjelasan selengkapnya yaitu sebagai berikut:

Baca juga : Penjelasan 8 Asas Hukum Menurut Lon Fuller

Keberlakuan Yuridis atau Juristische Geltung
Syarat kekuatan berlakunya Undang Undang yang pertama ialah keberlakuan yuridis. Kekuatan Undang Undang dapat berlaku secara yuridis jika pembentukan Undang Undang itu memenuhi persyaratan secara formal. Hans Kelen berpendapat bahwa kaidah hukum memiliki pemberlakuan kekuatan jika penetapannya berpedoman pada kaidah yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan kutipan dari Sudikno Merokusumo. Satu tata hukum mencakup semua kaidah yang berlaku dalam norma dasar (Grundnorm). Dari Grundnorm inilah kita dapat menjelaskan bahwa berlakunya UU tersebut bukan terletak dari isinya, melainkan dari kaidah hukumnya.

Keberlakuan Sosiologis
Syarat kekuatan berlakunya Undang Undang selanjutnya ialah keberlakuan sosiologis. Dalam masyarakat terdapat kekuaan berlakunya hukum yang dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti:

  • Hukum memiliki kekuatan yang berlaku sosiologis jika penguasa memaksakannya, terlepas dari warga masyarakatnya dapat menerima atau tidak peraturan tersebut (Berdasarkan Teori Kekuatan atau Machttheori).
  • Hukum memiliki kekuatan yang berlaku sosiologis jika warga masyarakat dapat mengakui dan menerimanya (Berdasarkan Teori Pengakuan atau Anerkennugstheori).

Keberlakuan Filosofis
Syarat kekuatan berlakunya Undang Undang selanjutnya ialah keberlakuan filosofis. Kekuatan berlakunya filosofis terdapat dalam hukum jika kaidah hukum memiliki nilai positif tinggi sesuai dengan cita cita hukumnya. Pemberlakuan sebuah norma hukum dapat dilaksanakan secara filosofis jika sebuah negara menganut nilai filosofis yang bersesuaian dengan norma hukumnya. Setiap negara mempunyai nilai filosofis atau nilai dasar tertinggi menurut pandangan Hans Nawiasky mengenai “Staatfundamentalnorm” atau pandangan Hans Kelsen mengenai “Grundnorm” yang dipercaya sebagai sumber segala sumber dari nilai luhur yang terdapat dalam kehidupan kenegaraan.

Baca juga : 4 Pembahasan Pancasila Secara Ilmiah Terlengkap

Kekuatan Politis
Syarat kekuatan berlakunya Undang Undang selanjutnya ialah kekuatan politis. Sebuah norma dapat berlaku politis jika memperoleh dukungan dari faktor faktor kekuatan politik secara nyata. Meskipun lapisan masyarakat berhubungan dengan normanya, namun memiliki landasan yuridis yang kuat dan sejalan dengan cita cita filosofisnya. Namun norma tersebut tidak dapat berlaku secara hukum, jika diparlemen tidak dipenuhi oleh dukungan politik. Dengan kata lain menurut sudut pandang kekuasaan dapat dijelaskan bahwa politik dapat berlaku untuk legitimasi sebuah norma hukum jika berhubungan dengan teori kekuasaannya. 

Saat Berlakunya UU Dapat di Mulai

Undang Undang dapat di undangkan karena memiliki kekuatan mengikat setiap orang agar eksistensi UU dapat diakui. Kekuatan berlakunya Undang Undang dapat terjadi pada hari ke 30 di hari setelah pengundangan UU. Hal ini tercatat dalam UU No. 2 tahun 1950 pasal 12, halaman 32. Berlakunya UU dapat dimulai jika memenuhi ketentuan ketentuan di bawah ini seperti:

  • Ketika diundangkannya. Contohnya berlakunya Undang Undang kecelakaan yang tertera dalam UU No. 2 Tahun 1951.
  • Ketika tanggal tertentu. Contohnya perlakunya Undang Undang Kecelakaan yang tertera dalam PP No. 12 Tahun 1954.
  • Berlakunya ditentukan secara surut. Contohnya pemberlakuan UU secara surut dalam pasal 8, perubahan Undang Undang sesuai dengan UU No. 6 Tahun 1947, serta peraturan penduduk dan warga negara Indonesia sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1946.
  • Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1948 menyatakan bahwa UU akan diberlakukan dengan peraturan lain atau akan ditentukan di kemudian hari.

Jika ketentuan ketentuan tersebut dipenuhi maka akan membuat kekuatan berlakunya Undang Undang secara Fictie Hukum. Makna dari Fictie Hukum ialah sebuah Undang Undang yang sudah diketahui adanya oleh setiap orang. Maka dari itu pembelaan diri sendiri tidak menjadi alasan jika melanggar sebuah aturan dan ia memberikan pengakuan bahwa tidak mengetahui aturan tersebut. Berakhirnya Undang Undang dapat terjadi karena:

  • Dalam UU tersebut telah mencantumkan waktu berakhirnya.
  • Secara tegas mencabutnya. Contohnya UU No. 18 Tahun 1960 dan UU No. 5 Tahun 1960.
  • UU lama berlawanan dengan UU baru.
  • UU sudah tidak ditaati lagi atau terbentuk hukum kebiasaan yang berlawanan dengan Undang Undang.

Baca juga : Penjelasan Hubungan Hukum dan Pemerintahan yang Bersih Terlengkap

Asas Berlakunya UU

Kekuatan berlakunya Undang Undang memiliki beberapa asas didalamnya. Adapun asas berlakunya Undang Undang yaitu meliputi:

  • Tidak berlakunya UU secara surut, namun ada Undang Undang tertentu yang diberlakukan secara surut.
  • Asas lex superior derogat legi inferiori yakni penguasa lebih tinggi yang membuat UU sehingga kedudukannya menjadi lebih tinggi pula.
  • Asas lex posteriori derogat legi priori yakni pembatalan UU setelah UU diberlakukan jika hak tertentu telah diatur dengan sama.
  • Asas lex specialis derogat legi generali yakni sifat khusus dari UU yang mengesampingkan sifat umum dari UU, jika terdapat pertentangan atau konflik antara Undang Undang umum dengan Undang Undang khusus.

Demikianlah penjelasan mengenai syarat kekuatan berlakunya Undang Undang terlengkap. Berlakunya UU memiliki syarat utama yaitu dalam lembaran negara harus sudah diundangkannya. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan anda dan terima kasih telah membaca materi syarat berlakunya Undang Undang di atas.

Baca Juga  Asas Pemilu di Indonesia Beserta Penjelasan Lengkap

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.