Dampak Tanam Paksa Dalam Bidang Politik di Indonesia Lengkap – Di era penjajahan pada zaman dahulu, nenek moyang kita pernah merasakan masa masa yang cukup sulit. Negara negara yang pernah menjajah Indonesia sendiri terdiri dari bangsa Spanyol, Belanda, Jepang, Portugis dan Inggris. Bahkan sampai ada dampak tanam paksa bidang politik di Indonesia. Namun negara Indonesia paling lama dijajah oleh bangsa Belanda. Selama tiga setengah abad bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Di negara Indonesia sendiri pada awalnya dijajah oleh Belanda atas dasar rempah rempah, bahkan dalam sejarah sampai tertulis penjajahan Belanda tersebut beserta akibatnya.
Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia pernah dijajah oleh negara asing. Penjajah tersebut menerapkan beberapa peraturan di dalamnya. Salah satunya ialah sistem tanam paksa tersebut. Sistem ini mengakibatkan beberapa dampak di dalamnya. Lantas apa saja dampak tanam paksa di Indonesia itu?
 |
| Sistem Tanam Paksa di Indonesia |
Negara Indonesia ketika dijajah oleh bangsa Belanda selama tiga setengah abad selalu mengalami pergantian pimpinan Gubernur Belandanya. Gubernur Belanda yang terus mengalami pergantian ini dapat mengubah keputusan dalam bidang politiknya. Bangsa Belanda sendiri menggunakan sistem pemerintah di Nusantara yang berbentuk sistem tanam paksa. Dampak tanam paksa di Indonesia dalam bidang politik tersebut cukup membuat rakyat Nusantara menjadi sengsara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak tanam paksa dalam bidang politik di Indonesia lengkap. Untuk lebih jelasnya dapat anda simak di bawah ini.
Dampak Tanam Paksa Dalam Bidang Politik di Indonesia Lengkap
Sebelum menjelaskan tentang dampak tanam paksa di bidang politik Indonesia, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tanam paksa tersebut. Menurut sejarawan Indonesia, istilah tanam paksa sendiri diartikan sebagai sistem kultivasi. Pengertian sistem tanam paksa ialah keputusan dari Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch dalam bidang politik yang dikeluarkan pada tahun 1830. Sistem tanam paksa ini terdapat peraturan untuk setiap desa yang wajib menyisihkan 20% tanahnya untuk dijadikan lahan penanaman tanaman komoditi ekspor seperti tarum, tebu, kopi dan teh.
Baca juga : Dampak Tanam Paksa Bagi Indonesia dan Belanda Lengkap
Dengan adanya peraturan ini membuat dampak tanam paksa di Indonesia dalam bidang politik yang cukup mengerikan. Hal ini dikarenakan pemerintah kolonial mewajibkan para petani untuk menjual dan menyerahkan hasil panen kepadanya serta dihargai dengan jumlah yang telah ditentukan. Kemudian untuk penduduk desa yang tidak mempunyai tanah diharuskan dalam waktu satu tahun wajib bekerja di kebun pemerintah selama 75 hari sebagai bentuk pengganti pajaknya. Inti dari peraturan sistem tanam paksa ini berisi hal hal tersebut. Namun peraturan yang diterapkan tidak seindah apa yang dibayangkan. Bahkan sampai menimbulkan beberapa dampak tanam paksa dalam bidang politik di Indonesia tersebut.
Sistem tanam paksa yang diterapkan lebih menyiksa pempraktikannya dibandingkan dengan peraturannya. Pemerintah Belanda mewajibkan seluruh lahan milik rakyat ditanami oleh tanaman ekspor sehingga tidak hanya 20% tanah saja yang ditanami. Selain itu hasil panennya juga wajib dijual dan diserahkan kepada Belanda dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahkan wilayah yang menggunakan sistem tanam paksa ini tetap akan dimintai biaya pajak. Selain itu selama setahun penuh, penduduk yang tidak memiliki lahan harus bekerja sehingga tidak hanya selama 75 hari saja. Dampak tanam paksa di Indonesia dalam bidang politik tersebut dapat berupa dampak positif maupun negatif.
Dampak tanam paksa pada bidang politik di Indonesia yang dirasakan oleh rakyat tergolong dampak negatif. Hal ini terlihat dari rakyat Indonesia yang merasakan kesengsaraan cukup lama. Di bawah ini terdapat beberapa dampak tanam paksa di bidang politik Indonesia yaitu sebagai berikut:
Baca juga : Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan Terlengkap
Kenaikan Jabatan bagi Van den Bosch
Dampak tanam paksa dalam bidang politik di Indonesia yang pertama ialah kenaikan jabatan bagi Van den Bosch. Sistem tanam paksa ini memang cukup signifikan segi keberhasilannya. Bahkan bahan bahan yang diperoleh dari Indonesia terus menerus diekspor ke Kerajaan Belanda karena saking banyaknya. Maka dari itu tidak heran jika Belanda memiliki kekayaan yang banyak. Selain itu kegiatan ekspornya mengalami petumbuhan hingga 14 persen. Dampak tanam paksa di Indonesia dalam bidang politik memang mengkhawatirkan. Namun dampak tanam paksa bagi Belanda cukup menguntungkan karena membawa kerajaan ini dari tepi kebangkrutan.
Di kala itu biaya yang dikeluarkan Belanda dalam melawan Iman Bonjol di perang Padri, melawan Revolusi Belgia di Perang Eropa dan melawan Diponegoro di perang Jawa sampai membuat kas menjadi kosong. Bahkan sejak era VOC sudah ada hutang kerajaan yang harus dibayarkan menggunakan surplusnya. Namun karena adanya sistem tanam paksa ini membuat keadaan kerajaan Belanda menjadi berbalik dengan kekayaan yang banyak. Meski begitu dampak tanam paksa dalam bidang politik di Indonesia sangat berkebalikan dengam kondisi Belanda. Korban tanam paksa di Indonesia sangat kelelahan dan kelaparan. Pada akhirnya banyak hal dapat diperoleh Van den Bosch pada tahun 1834 ketika kembali ke Belanda karena sistem tanam paksa tersebut. Van den Bosch kemudian memperoleh jabatan menjadi Menteri Koloni dan mendapatkan julukan dari ratu Belanda yaitu Graff.
Kritikan Kaum Humanis
Dampak tanam paksa dalam bidang politik di Indonesia selanjutnya ialah memperoleh kritikan kaum humanis. Reaksi kaum humanis Belanda mulai muncul karena dampak destruktif bagi pribumi terkait UU Agraria dan tanam paksa. Eduard Douwes Dekker adalah seorang tokoh Belanda yang berasal dari Residen di Lebak, Banten. Pada tahun 1860, Eduard Douwes Dekker menulis sebuah buku dengan judul Max Havelarr, namun diubah menjadi Multatuli sebagai nama samarannya. Cerita yang ditulis dalam buku Douwes Dekker berisi kisah kebijakan dan tekanan dari pejabat Hindia Belanda hingga membuat petani tertindas dan menderita.
Selain Eduard Douwes Dekker, adapula C. Th van Deventer yakni anggota Raad van Indie sebagai seorang humanis. C. Th van Deventer menulis sebuah buku yang judulnya Een Eereschuld dengan makna “Hutang Kehormatan”. Di dalamnya terdapat cerita penindasan dan kemiskinan yang terjadi di tanah jajahan milik Hindia Belanda. Bahkan pada tahun 1899 di majalah De Gids telah memuat tulisan Een Eereschuld ini. Buku yang dibuat oleh Van Defenter berisi ajakan kepada pemerintah Belanda agar kesejahteraan dan kehidupan sosial bagi rakyat lebih diperhatikan terutama yang berada di tanah jajahan. Dari sinilah nantinya akan tercipta Politik Etis melalui tulisan van Defenter tersebut. Inilah dampak tanam paksa di Indonesia dalam bidang politik.
Baca juga : Sejarah Singkat Hari Kebangkitan Nasional dan Faktanya
Kritikan Kaum Liberal
Dampak tanam paksa dalam bidang politik di Indonesia selanjutnya ialah memperoleh kritikan kaum liberal. Sistem tanam paksa yang dilakukan oleh kerajaan Belanda juga memperoleh kritikan dari kaum liberal karena pihak swasta ingin mengelola perusahaan. Kaum liberal melakukan langkah awal yang berupa tuntutan agar pada tahun 1870 sistem tanam paksa dapat dihapus dan mulai berlaku UU Agraria. Setelah itu gerakan mereka mengarah pada tujuan utama ketika sistem tanam paksa sudah di hapus. Dengan kata lain di urusan ekonomi tidak boleh ada campur tangan dari pemerintah. Cukup swasta saja yang menangani urusan ekonomi tersebut.
Pemerintah hanya bertugas untuk melindungi, menjaga keamanan warga negara, menyediakan prasarana dan hal hal yang berkaitan dengan masalah hukum. Sampai pada akhirnya sistem tanam paksa berakhir karena munculnya UU Gula 1870 dan UU Agraria 1870. Peraturan dalam UU Agraria berisi pertolongan untuk pihak swasta sehingga dapat berkembang. Misalnya perizinan dalam penyewaan lahan luas untuk pemilik perusahaan perkebunan swasta selama 75 tahun. Lahan tersebut dapat ditanami tanaman teh, kelapa sawit, kopi, tarum dan karet. Selain itu juga ditanami dengan tanaman musiman seperti tebu maupun tembakau. Inilah salah satu dampak tanam paksa di Indonesia dalam bidang politik.
Munculnya Pemikiran Politik Etis
Dampak tanam paksa dalam bidang politik di Indonesia selanjutnya ialah munculnya pemikiran politik etis. Politik etis (Politik Balas Budi) ialah pemikiran dalam mencerdakan pribumi atas dasar tanggung jawab dari pemerintah kolonial. Kemakmuran Hindia Belanda atau pribumi harus diupayakan dan ditingkatkan oleh Belanda karena merupakan kewajibannya. Bahkan telah memperoleh persetujuan dari Ratu Belanda dalam pidatonya tahun 1901. Dalam politik etis terdapat titik poin penting didalamnya seperti transmigrasi, edukasi, dan irigasi.
Sekian penjelasan mengenai dampak tanam paksa dalam bidang politik di Indonesia lengkap. Dampak tanam paksa di Indonesia dalam bidang politik berkebalikan dengan dampak tanam paksa bagi Belanda. Semoga artikel ini dapat bermanfaat dan terima kasih telah berkunjung di blog ini.
