Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Diposting pada

Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin – Seperti yang kita tahu bahwa kebijakan politik luar negeri yang diterapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia bersifat bebas aktif. Kebijakan tersebut adalah bagian dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, mulai dari awal kemerdekaan sampai sekarang ini setelah era reformasi sehingga pernah mengalami masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

Lalu bagaimana politik luar negeri indonesia pada masa demokrasi terpimpin itu? Politik luar negeri adalah pedoman atau strategi negara untuk melakukan kerja sama atau hubungan dengan negara lain dalam lingkup Internasional. Cara menentukan kebijakan politik luar negeri tersebut disesuaikan dengan kebijakan Nasional setiap pemerintahannya.

Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Politik Luar Negeri

Bangsa Indonesia menganut prinsip bebas aktif untuk menjalankan politik luar negerinya. Di kala itu Mohammad Hatta pertama kali memperkenalkan prinsip ini melalui pidatonya dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) berjudul “Mendayung antara Dua Karang”. Pidato tersebut dilakukan pada tanggal 2 September 1948 di Yogyakarta. Nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang politik luar negeri indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Untuk lebih jelasnya dapat anda simak di bawah ini.

Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Ketika kita di bangku sekolah tentunya pernah diajarkan mengenai politik luar negeri bebas aktif. Materi tersebut dapat kita temui dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Selain menjadi bahan pengajaran, materi ini juga menjadi bahan soal soal ujian. Salah satu bentuk soalnya seperti di bawah ini:

Politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tidak dijalankan dengan tepat asas. Tuliskan bukti yang mendukung pernyataan tersebut!

Jawaban.
Berlangsungnya masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia dimulai dari tahun 1959 – 1965. Politik luar negeri di Indonesia dilakukan pada masa Demokrasi Terpimpin karena cita cita dan hasrat Soekarno yang cukup besar. Menurut buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (2005) karya dari M.C Ricklefs menyatakan bahwa Demokrasi Terpimpin didominasi oleh kepribadian Soekarno meskipun sebenarnya dilakukan dengan pemimpin angkatan bersenjata secara bersama sama.

Baca Juga  Apa Peran Sukarni Dalam Proklamasi

Politik luar negeri indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin memang bersifat bebas aktif. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan Manipol USDEK atau Manifesto Politik UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Pada masa Demokrasi Terpimpin memang menerapkan politik bebas aktif yang sifatnya radikal dan revolusioner. Namun kita dapat melihat sifat politik luar negeri bebas aktif di Indonesia yang berbentuk ofensif dan revolusioner dalam bentuk kebijakan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik Internasional seperti di bawah ini:

  1. Pengembalian Irian Barat melalui perang terbuka dengan Belanda. Masalah Irian Barat ini diselesaikan oleh Soekarno dengan kebijakan tertentu sehingga ketegasan politik luar negeri Indonesia dapat ditunjukkan demi memperjuangkan kedaulatan NKRI secara utuh.
  2. Pembentukan NEFOS (New Emerging Forces). Soekarno berpidato dalam KTT Non Blok tahun 1961 dengan isi tentang permasalahan Internasional yang merupakan dampak pertentangan antara kekuatan baru dengan kekuatan lama (OLDEFOS) .
  3. Konfrontasi Malaysia dan Indonesia. Indonesia menerapkan politik luar negeri konfrontatif ketika sedang berkonflik dengan Malaysia. Pendirian federasi Malaysia oleh Inggris dianggap Soekarno sebagai bentuk imperialisne baru di Asia Tenggara serta dapat membuat ketertiban wilayah Indonesia menjadi terganggu. Soekarno melakukan operasi dwikora terhadap Malaysia dan memutuskan keluar dari PBB untuk melawan imperialisme yang baru.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri indonesia pada masa demokrasi terpimpin bersifat bebas aktif. Namun politik luar negeri bebas aktif memiliki beberapa penyimpangan yang dibuktikan dengan adanya pengembalian Irian Barat melalui perang terbuka, terdapat konfrontasi dengan Malaysia, dan pembentukan NEFOS.