Munculnya Politik Etis Dilatarbelakangi – Apa itu politik etis? Pengertian politik etis atau politik balas budi adalah sebuah kebijakan yang berisi tanggung jawab moral yang dipegang oleh pemerintah kolonial untuk menyejahterakan pribumi. Pemikiran tersebut adalah kritik tentang politik tanam paksa hingga membuat rakyat Indonesia sengsara. Maka dari itu politik etis dapat diartikan sebagai tindakan balas budi dari Belanda untuk menyejahterakan pribumi karena dieksploitasi kekayaan alamnya dan diperlakukan tidak adil.
Lantas munculnya politik etis dilatarbelakangi oleh apa? Pada dasarnya pencetus politik etis sendiri adalah Pieter Brooshooft dan Conrad Theodor van Deventer. Politik Etis ini pertama kali diungkapkan oleh Van Deventer hingga dapat diterima oleh pemerintah kolonial. Politik etis secara resmi diberlakukan tanggal 17 September 1901 oleh Ratu Wilhelmina yang baru naik takhta. Beliau menegaskan bahwa pemerintah Belanda memiliki hutang budi dan panggilan moral kepada bangsa bumiputera di Hindia Belanda.
Seperti yang kita tahu bahwa latar belakang politik etis adalah ketidakadilan atas kemakmuran Belanda yang tidak diimbangi dengan kesejahteraan dari wilayah jajahannya. Pemerintah kolonial menjalankan sistem tanam paksa atau cultuurstelsel dikala itu untuk mengeruk kekayaan Indonesia, tetapi pada kenyataannya sebagian orang Belanda menentang sistem tersebut. Sehubungan dengan hal ini saya akan menjelaskan tentang munculnya politik etis dilatarbelakangi oleh apa. Untuk lebih jelasnya dapat anda simak di bawah ini.
Munculnya Politik Etis Dilatarbelakangi
Rakyat pribumi yang menderita telah mengorbankan martabat, tenaga, dan waktunya hingga nurani sekelompok orang Belanda tergugah. Kemudian kaum liberal menuntut pelaksanaan tanam paksa segera diakhiri di Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1863, sistem tanam paksa ini mulai dihentikan. Setelah itu pada abad ke 20 awal, muncullah perkembangan baru dalam pelaksanaan politik kolonial Belanda yang ada di Indonesia.
Lantas munculnya politik etis dilatarbelakangi oleh apa? Pemerintah Belanda di kala itu sudah saatnya untuk membalas budi kepada Indonesia. Hal ini dikarenakan Belanda memiliki hutang yang banyak kepada Indonesia karena telah memeras semua kekayaannya. Sebaiknya hutang Belanda tersebut dibayarkan lagi dengan cara memberikan prioritas utama untuk kepentingan rakyat Indonesia. Sebenarnya hal ini merupakan awal dari pembentukan Politik Balas Budi hingga pemerintah Belanda menanggapinya.
Sistem politik ini sebenarnya merupakan perubahan politik Belanda dengan sistem ekonomi bebas yang diberlakukan dalam kekuasaan kaum liberal dan mengupayakan agar pendidikan di Indonesia ditingkatkan. Sistem politik etis mulai diberlakukan pada tanggal 17 September 1901 setelah Ratu Wilhelmina baru naik tahta. Ratu Wilhelmina menyatakan bahwa kebijakan Politik Etis ini berisi panggilan moral dan hutang budi Hindia Belanda kepada bangsa bumiputera. Materi Politik Etis tersebut tidak hanya menjadi bahan pengajaran, tetapi juga menjadi bahan soal seperti di bawah ini:
Munculnya politik etis dilatarbelakangi oleh ketidakadilan yang berupa . . .
A. Sekelompok rakyat jajahan yang mengalami penindasan
B. Kemakmuran Belanda hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja
C. Kemakmuran Belanda tidak diimbangi dengan kesejahteraan wilayah jajahan
D. Keuntungan perdagangan hanya dinikmati oleh kalangan pengusaha swasta
E. Tindakan sewenang wenang pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat Jawa
Jawaban dari pertanyaan di atas adalah pilihan C. Kemakmuran Belanda tidak diimbangi dengan kesejahteraan wilayah jajahan.
Seperti yang kita tahu bahwa politik etis atau politik balas budi merupakan sebuah pemikiran yang berisi pernyataan pemerintah kolonial dengan tanggung jawab moral yang dipegangnya terhadap kesejahteraan pribumi. Maka dari itu munculnya politik etis dilatarbelakangi oleh ketidakadilan yang berupa kemakmuran Belanda tidak diimbangi dengan kesejahteraan wilayah jajahan. Menurut perkembangannya kebijakan politik etis yang dituangkan oleh Ratu Wilhelmina terangkum dalam program Trias Van deventer yang berupa Edukasi (pendidikan), Irigasi (pengairan), dan Emigrasi.
