Siapakah Yang Menerapkan Tanam Paksa – Apa itu tanam paksa? Tanam paksa atau cultur stelsel secara teori dapat diartikan sebagai suatu kebijakan yang diterapkan pemerintah Kolonial Belanda, dimana seperlima hasil tanaman ekspor rakyat harus diserahkan kepada Hindia Belanda sejak tahun 1830. Sekilas para petani mungkin tidak terlalu berat dengan jumlah 20% atau seperlima bagian penyerahan, tetapi pada kenyataannya justru rakyat sangat menderita.
Kebijakan ini secara implementasi memang memberikan dampak buruk dalam bidang ekonomi, menyimpang jauh, dan berdampak pada kesejahteraan sosial rakyat Indonesia di kala itu. Lantas siapakah yang menerapkan tanam paksa? Di masa itu, sistem tanam paksa dicetuskan oleh Gubernur Johannes van den Bosch. Johannes van den Bosch adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menjabat dari tahun 1830 – 1834 sebagai gubernur ke 43.
Pada tanggal 1 Februari 1780, Johannes graaf van den Bosch lahir di Herwijne, Lingewal Belanda. Ketika Van Den Bosch memerintah Belanda, dikala itu sistem tanam paksa atau cultur stelsel diterapkan. Tujuan tanam paksa adalah menambah kas dari pemerintah Belanda karena terjadinya peperangan di daerah koloni yang menyebabkan terjadinya penurunan. Nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang siapakah yang menerapkan tanam paksa. Untuk lebih jelasnya dapat anda simak di bawah ini.
Siapakah Yang Menerapkan Tanam Paksa
Sebenarnya sistem tanam paksa ini memberikan dampak positif dan dampak negatif untuk rakyat Indonesia. Dampak positif dan dampak negatif tanam paksa tersebut telah saya jelaskan dalam artikel sebelumnya. Sistem tanam paksa telah diperkirakan oleh Van den Bosch sesuai dengan surat yang dikirimkannya kepada pemerintah pusat di Belanda. Apabila Belanda dapat merealisasikan tanam paksa, maka setiap tahunnya Belanda akan memperoleh keuntungan sekitar 15 – 20 juta gulden.
Sistem tanam paksa menurut Van den Bosch dianggap sebagai langkah yang paling baik untuk memperoleh tanaman ekspor yang terdapat dipasaran Eropa. Pihak pemerintahan Belanda memberlakukan sistem tanam paksa untuk rakyat Indonesia, dimana setiap petani wajib menanam tanaman yang bisa diekspor seperti tembakau, kopi, nila, dan tebu. Bagaimana dampak tanam paksa dalam bidang politik Indonesia? Siapakah yang menerapkan tanam paksa?
Dalam sistem tanam paksa juga dijelaskan bahwa para petani diwajibkan untuk membayar pajak sesuai tanaman yang ditanam untuk diserahkan kepada Belanda. Van Den Bosch membuat beberapa kebijakan yang terdapat di Lembaran Negara (Staatsblad) Tahun 1834 No. 22 dengan isi yaitu:
- Petani atau penduduk wajib menyediakan lahan untuk pertanian.
- Lahan pertanian yang dimanfaatkan dalam tanam paksa tidak akan dikenakan pajak.
- Pihak Belanda yang menentukan dan mengatur nilai jual hasil pertanian petani.
- Pemerintah Hindia Belanda akan bertanggung jawab jika petani mengalami kegagalan dalam panen.
- Penguasa pribumi mengawasi para petani ketika menggarap lahan pertanian untuk tanam paksa.
- Penduduk bukan petani wajib bekerja selama 65 hari dalam setahun di pabrik dan perkebunan milik Belanda.
- Seperlima lahan pertanian penduduk desa hanya digunakan untuk sistem tanam paksa dan tidak lebih.
Materi tanam paksa pada dasarnya tidak hanya menjadi bahan pengajaran saja, namun materi ini juga menjadi salah satu bahan soal soal ujian seperti berikut:
Siapakah yang menerapkan tanam paksa?
Jawaban dari pertanyaan di atas adalah Johannes van den Bosch.
Seperti yang kita tahu bahwa Johannes van den Bosch adalah gubernur Hindia Belanda yang mengisi kas keuangan negara pada tahun 1830 karena telah kosong akibat peperangan. Kebijakan tanam paksa ini mulai diperkenalkan pemerintah Belanda hingga menyebabkan rakyat pribumi menjadi sengsara. Inilah penjelasan tentang siapakah yang menerapkan tanam paksa. Semoga artikel ini dapat bermanfaat dan terima kasih telah berkunjung di blog ini.
